Apa dampaknya terhadap peta politik pilkada?

Firman Noor dari BRIN mengatakan revisi UU Pilkada bisa efektif mencegah PDIP mencalonkan calonnya sendiri di DKI Jakarta. Memang Baleg DPR hanya menyetujui penurunan ambang batas bagi partai non-parlemen. Artinya, PDIP sebagai partai di Parlemen harus berkoalisi untuk mencapai ambang batas yang disepakati. Sementara di Jakarta, 10 dari 11 partai pengusung kursi DPRD DKI Jakarta berkoalisi mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Kondisi itu, kata Firman, juga secara langsung menutup peluang Anies Baswedan untuk maju.

Anies berpotensi menjadi sosok populer di Pilkada DKI Jakarta. Namun setelah ditinggalkan partai pendukungnya seperti PKS dan Nasdem, Anies tak bisa mencalonkan diri. Peluang Anie sedikit terbuka berkat PDIP. Namun, kedua https://treasureofsukabumi.com/ proyek ini berisiko menjadi kendala jika revisi UU Pilkada disetujui. “Sebenarnya kalau dilihat, hasil survei Anie sangat tinggi, itu sebenarnya aspirasi masyarakat yang harus menjadi pertimbangan partai politik dalam mengambil keputusan. kepentingan,” kata Firman.

Namun Firman mengatakan, permasalahan dalam dinamika ini bukan hanya bagaimana PDIP atau Anies menghalangi mereka untuk maju, melainkan masyarakat tidak diberikan pilihan yang mewakili aspirasinya. “Apa yang dilakukan MK adalah menghidupkan kembali harapan bahwa masyarakat mempunyai pilihan lain di masa depan, dan tidak hanya pada satu kelompok saja. “Dari alternatif-alternatif tersebut akhirnya masyarakat dapat menentukan mana yang sesuai dengan aspirasinya,” kata Firman. Saat ini, pemilih sepertinya dikondisikan untuk memilih kandidat yang mendapat keuntungan dari koalisi dominan.

Sejauh ini, Partai Buruh menjadi satu-satunya yang menyatakan dukungan terhadap pencalonan Ania di pemilu legislatif DKI Jakarta. Namun, dukungan Partai Buruh belum tentu menjadi kendaraan politik Anie untuk maju. Pasalnya, Partai Buruh hanya menguasai 1,15% suara di DKI. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan partai non-parlemen di Jakarta memperoleh minimal 7,5% suara untuk mengajukan calon mereka. “Partai bisa bertindak, posisi Partai Buruh yang mengusulkan Pak Anies, tapi otomatis turun kalau tidak mencapai 7,5%, jadi kita berharap PDIP secara sistematis mendukung Pak Anies sebagai calon pemerintah. dan wakil presiden PDIP,” kata Ketua Umum Partai Buruh itu. Iqbal.

Terkait PDIP yang berisiko terhambat akibat revisi UU Pilkada, Said menilai bisa juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Setidaknya PDIP pasti akan melawan apa yang terjadi di Baleg, kata Iqbal. Diakuinya, Partai Buruh belum berkomunikasi langsung dengan partai non-parlemen atau partai parlemen lainnya untuk bersatu dan mendukung Anies.