Sekolah Swasta di Bekasi Merasa Dikesampingkan

DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan swasta. Karena selama ini, pendidikan swasta lebih dikesampingkan.

Hal ini berkaitan dengan adanya keluhan dari Forum Silaturahmi Kepala SMP Swasta Kabupaten Bekasi.

Menurut mereka, setiap kali proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), sekolah swasta selalu minim pendaftar, akibat banyaknya rombongan belajar yang dibuka oleh sekolah negeri, jasa tenaga kerja (jastek) bagi guru SMP swasta juga lebih kecil dari guru sekolah negeri, selain itu tidak adanya bantuan operasional daerah (Bosda) bagi siswa sekolah swasta mendorong orang tua lebih memilih anaknya untuk bersekolah negeri.

Menyikapi hal itu, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum mengatakan pihaknya menampung aspirasi dari para kepala sekolah yang tergabung di Forum Silaturahmi Kepala SMP Swasta Kabupaten Bekasi itu.

“Tetapi ada beberapa aspirasi mereka yang terhambat karena belum ada regulasinya. Makanya akan dibuatkan Perda atau mengusulkannya sebagai penerima bantuan hibah, namun dikaji terlebih dahulu apakah memungkinkan atau tidak,”kata di Cikarang, Kamis (28/11).

Fatma menambahkan, persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini belum menjadi perhatian dari pemerintah daerah, padahal hal itu merupakan urusan wajib.
Mau Dibawa Kemana Pendidikan Tinggi Kita?
Tak hanya utang, kini impor pun jadi kegemaran. Bukan komoditas yang sedang kita bicarakan, tapi rektor perguruan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan perekrutan rektor asing https://pn-cikarang.com/ akan mulai diumumkan ke publik tahun 2020. “Target tidak usah banyak-banyaklah di dua atau berapa selama 4 hingga 5 tahun ke depan sampai 2024. Bisa dua atau lima perguruan tinggi (yang dipimpin rektor asing),” ungkapnya (babe.news, 27/07/2019).

Rupanya, tak hanya rektor asing yang bakal jadi terobosan Menristekdikti. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendata nomor telepon dan media sosial dosen, pegawai, dan mahasiswa pada awal tahun kalender akademik 2019/2020. “Yang kami atur adalah jangan sampai dia menyebarkan radikalisme dalam kampus, intoleransi yang dikembangkan itu enggak boleh”, tuturnya. Kemenristekdikti berencana bekerjasama dengan BNPT dan juga BIN terkait menjaga kampus dari radikalisme dan intoleransi (republika.co.id, 26/07/2019).

Sebaliknya, Menristekdikti Mohamad Nasir mempersilakan para mahasiswa dan civitas akademika mengkaji paham Marxisme di lingkungan kampus. Selain paham Marxisme, dirinya pun mempersilakan mahasiswa melakukan kajian terkait Lesbian, Gay, Transgender, dan Biseksual (LGBT). Akan tetapi, kata dia, mengkajinya dari segi positif, contohnya mengenai dampak kesehatan ketika seseorang melakukan hubungan sesama jenis (tirto.id, 26/07/2019).